Sebagai tindak lanjut serta konsistensi kami dalam melindungi hak-hak pesepakbola dan komitmen kami mengawal proses verifikasi yang dilakukan PT.Liga Indonesia, kami telah berupaya dengan berbagai cara yang sampai pada akhirnya kami bertemu dengan Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Imam Nahrawi. Sebelumnya kami telah merilis 4x perkembangan pembayaran upah terhadap pesepakbola dalam klub ISL 2014 yaitu pada Akhir November, Minggu Kedua Desember, Minggu Ketiga Januari, dan terakhir ialah awal Februari ini.
Rilis terakhir terdapat perubahan dengan sebelumnya yaitu pada klub PSM Makasar. Rilis yang telah kami lakukan diambil dari “sampling” beberapa pesepakbola yang bermain dalam klub yang sama. Dari proses awal kami merilis sampai kali ini banyak klub-klub yang pada akhirnya bisa melunasi secara perlahan ataupun menyicil beberapa bulan, klub-klub yang akhirnya melunasi seperti Mitra Kukar dan PSM, klub-klub yang ada perubahan di beberapa bulan dan beebrapa pesepakbola seperti Persija, Arema, Persiba Balikpapan.
Kami apresiasi kepada klub-klub yang seiring berjalannya waktu dapat melunasi atau mencicil tunggakan pembayaran upahnya dan berharap konsistensi klub terhadap perlindungan hak pesepakbola terus terjaga sebab APPI akan terus mengawal sampai semua hak pesepakbola terpenuhi.
Proses komitmen yang kami lakukan ialah pertemuan kami dengan BOPI pada tanggal 19 Desember 2014, 26 Januari 2015, 2 Februari 2015, dan terakhir pertemuan bersama dengan BOPI-Tim9-Menpora pada tanggal 4 Februari 2015. Pertemuan yang dilakukan tidak lain ialah membicarakan masalah rekomendasi izin kompetisi yang diberikan oleh BOPI selaku kepanjangan delegasi dari Menpora dalam olahraga professional di Indonesia. Kami menaruh harapan besar kepada BOPI agar bersikap tegas dan bijaksana dalam membuat rekomendasi izin kompetisi dengan melihat keadaan di lapangan masih banyaknya pesepakbola yang belum terpenuhinya hak upah nya oleh klub. Pertemuan dengan BOPI selalu kami sampaikan update status tiap klub calon peserta ISL 2015 sebagai bahan pertimbangan BOPI dalam membuat rekomendasi izin kompetisi ISL 2015.
Proses lain yang kami lakukan juga menerima undangan dari Kemenpora melalui staf khusus Menpora serta Tim-9 yang kami lakukan pada tanggal 14 Januari 2015, 21 Januari 2015, dan terakhir pertemuan pada tanggal 4 Februari 2015. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut kami sampaikan mengenai kondisi yang dialami oleh pesepakbola di Indonesia dari tahun ke tahun bagaiaman ada pesepakbola asing yang meninggal karena tidak terbayarkannya upah mereka hingga aksi yang dilakukan oleh 11 pesepakbola PSMS Medan karena 10Bulan tidak mendapat upah di depan kantor PSSI namun yang mereka dapatkan hanya usiran dan justru mendapat sanksi dari Komdis dengan alasan melakukan pelanggaran disiplin.
Pertemuan terakhir yang terjadi pada hari Rabu 4 Februari 2015 ialah kami sampaikan tuntutan kami agar supaya tidak ada rekomendasi izin ketika masih ada klub yang belum membayar upah pesepakbolanya karena toleransi lagi yang diberikan oleh PT.Liga Indonesia kepada klub-klub ISL.
Pertemuan terakhir yang mempertemukan APPI-BOPI-Tim9-Menpora secara bersamaan tersebut membicarakan hak-hak pesepakbola yang belum terpenuhinya hak atas upah mereka dan jika sampai deadline toleransi yang diberikan masih ada tunggakan memohon dengan sangat kepada pemerintah untuk tidak memberikan izin rekomendasi ataupun jika sampai deadline toleransi dapat terpenuhi kami juga memohion dengan sangat agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali di musim ini dan musim-musim ke depannya.
Kami juga telah membuat acara diskusi rutin kami dengan tema “Perbedaan Toleransi PSSI Kepada Klub dan Pesepakbola” dimana kami melhat fakta adanya toleransi yang tersu menerus diberikan oleh PT.Liga Indonesia kepada klub untuk melunasi seluruh tunggakan pembayaran upah pesepakbola dengan ketika PSSI menghukum pesepakbola tanpa melihat keadilan dan kebijakan pembinaan.
Sebagai komitmen serta konsistensi kami dalam melindungi hak-hak pesepakbola dan mengawal proses verifikasi kami terhadap PT.Liga Indonesia, kami kalkukan berbagai cara agar klub bisa melunasi tunggakan hak pembayaran upah pesepakbolanya. Dengan dasar bahwa kami tidak diakui oleh PSSI, maka dari itu kami menggunakan berbagai carai lain dengan menggunakan perpanjangan tangan kepada Pemerintah dalam perannya terhadap industri olahraga profesional Indonesia untuk tetap melindungi hak-hak pesepakbolanya.
Harapan kami bahwa dari apa yang telah kamu lakukan dan sampaikan kepada pemerintah melalui elemen-elemen yang terkaitnya untuk secara tegas dan bijak melindungi hak-hak pesepakbola dan juga berharap PSSI maupun PT.Liga Indonesia sebagai operator tunggal ISL untuk juga melindungi dan menjamin akan hak-hak pesepakbola.
Salam Profesionalitas,
Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI)
